BANDAR PULAU – Pemerintah Kecamatan Bandar Pulau melaksanakan Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakor) yang membahas terkait Perlindungan Sosial (Perlinsos) serta rencana percepatan sertifikasi tanah wakaf di wilayah Kecamatan Bandar Pulau (Senin, 09 November 2026).
Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial agar berjalan tepat sasaran, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan mengenai Perlinsos, rapat menitikberatkan pada pentingnya pendataan, verifikasi, dan validasi masyarakat penerima bantuan sosial sehingga program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, rapat juga membahas rencana percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Bandar Pulau. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah wakaf, melindungi keberadaan tanah wakaf dari potensi sengketa, serta memastikan pemanfaatannya dapat terus mendukung kepentingan umat dan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pemerintah desa dan pihak terkait dapat meningkatkan kerja sama, melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan, serta mengambil langkah konkret dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf.
Pemerintah Kecamatan Bandar Pulau berkomitmen untuk terus mendorong koordinasi lintas sektor guna mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik, penyaluran perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta tertib administrasi dan kepastian hukum atas aset tanah wakaf di wilayah Kecamatan Bandar Pulau.
